Jogja, dprd-diy.jogjaprov.go.id – Fraksi-fraksi DPRD DIY menyampaikan pemandangan umum terhadap penjelasan Gubernur DIY tentang Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD DIY Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna pada Selasa (22/09/2026). Penyampaian pemandangan umum tersebut merupakan bagian dari Bahan Acara Nomor 25 Tahun 2026 dan dihadiri oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, serta jajaran eksekutif Pemerintah Daerah DIY.
Dalam laporannya, Fraksi PDI Perjuangan melalui Yan Kurnia Kustanto, S.E., menyoroti perubahan Belanja Daerah DIY Tahun 2026 yang semula ditetapkan sebesar Rp5,416 triliun, kemudian menjadi Rp4,835 triliun setelah pergeseran melalui Pergub Nomor 1 Tahun 2026, dan diproyeksikan sebesar Rp4,878 triliun dalam Perubahan KUA-PPAS 2026. Fraksi PDI Perjuangan menanyakan penjelasan mengenai dampak perubahan kemampuan fiskal terhadap pencapaian target pembangunan serta program dan kegiatan yang perlu dikurangi, ditunda, disesuaikan, atau diperkuat. Fraksi juga menekankan agar penurunan kapasitas fiskal tidak mengurangi pelayanan dasar dan anggaran bagi masyarakat miskin serta kelompok rentan. Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta langkah konkret peningkatan kemandirian fiskal DIY serta evaluasi terhadap empat kali pergeseran APBD Tahun 2026 untuk meningkatkan akurasi perencanaan anggaran ke depan.
Fraksi Gerindra, melalui juru bicaranya Ika Damayanti Fatma Negara, S.IP., menyoroti penurunan Pendapatan Daerah sebesar Rp684,12 miliar menjadi Rp4,536 triliun, terutama akibat berkurangnya Dana Transfer dan Dana Keistimewaan dari Rp1,581 triliun menjadi Rp1 triliun. Fraksi Gerindra meminta penjelasan mengenai strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemanfaatan aset daerah serta pelibatan BUMN, BUMD, dan pihak swasta melalui CSR tanpa menaikkan tarif pajak daerah. Fraksi juga meminta agar rasionalisasi belanja tetap memprioritaskan pembangunan kawasan selatan, pengentasan kemiskinan ekstrem, perluasan beasiswa, pelaksanaan Pokok-Pokok Pikiran DPRD DIY, serta percepatan penyerapan anggaran yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Pemandangan umum Fraksi PKS disampaikan oleh H. Sigit Nursyam Priyanto, S.Si., M.Ec.Dev. Fraksi PKS menanyakan penjelasan mengenai langkah konkret peningkatan PAD tanpa menambah beban masyarakat dan dunia usaha serta target peningkatan kemandirian fiskal DIY dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Fraksi juga menyoroti alokasi belanja untuk enam fokus tematik APBD 2026, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemulihan ekonomi, penurunan kemiskinan, pengurangan ketimpangan wilayah, peningkatan kualitas layanan publik, dan daya dukung lingkungan. Selain itu, Fraksi PKS meminta penjelasan mengenai penyerapan Belanja Subsidi dan Dana Keistimewaan hingga September 2026, strategi menjaga target kemiskinan DIY, serta langkah memperkuat ketahanan pangan dalam menghadapi risiko perubahan iklim dan gangguan produksi pangan.
Fraksi PKB disampaikan oleh Hifuni Muhammad Nasikh, S.E., M.B.A. Fraksi PKB meminta agar perubahan APBD 2026 dapat memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat melalui penyerapan anggaran yang efektif dan berkelanjutan. Fraksi juga menyoroti target penurunan angka kemiskinan menjadi 9,70 persen, pertumbuhan ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), serta kenaikan PAD menjadi Rp1,86 triliun tanpa menaikkan tarif pajak. Selain itu, Fraksi PKB meminta Dana Keistimewaan sebesar Rp1 triliun diprioritaskan untuk pembangunan kawasan selatan, pengentasan kemiskinan, dan beasiswa. Fraksi juga mendorong percepatan Belanja Modal yang realisasinya baru mencapai 17,26 persen serta penguatan belanja produktif untuk UMKM, pertanian/agromaritim, dan penanganan kemiskinan ekstrem.
Fraksi Golkar disampaikan oleh Lilik Syaiful Ahmad, S.P. Fraksi Golkar menyoroti kenaikan PAD sebesar Rp54,845 miliar atau 3,2 persen serta penurunan Pendapatan Transfer sebesar Rp583,78 miliar atau 17,98 persen. Fraksi Golkar meminta penjelasan mengenai upaya peningkatan pendapatan daerah dan terobosan kreatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat. Selain itu, Fraksi meminta penjelasan mengenai strategi Pemerintah Daerah DIY dalam mempertahankan kualitas pelayanan kepada masyarakat di tengah penurunan pendapatan akibat efisiensi dana transfer.
Dari Fraksi PAN, disampaikan oleh Arif Kurniawan, S.Ag., M.H., meminta penjelasan mengenai upaya meningkatkan kemandirian keuangan daerah melalui optimalisasi aset dan BUMD serta dampak perubahan belanja terhadap target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi DIY. Fraksi PAN juga menyoroti penurunan Belanja Barang dan Jasa, Belanja Pegawai, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, serta Bantuan Keuangan. Selain itu, Fraksi meminta penjelasan mengenai upaya mengurangi SiLPA Tahun 2025 sebesar Rp419,11 miliar, peningkatan kontribusi dan pengawasan BUMD, pemenuhan mandatory spending infrastruktur pelayanan publik sebesar 40 persen, serta tindak lanjut atas temuan BPK RI terhadap APBD DIY Tahun 2025.
Fraksi Gabungan NasDem-PPP-PSI disampaikan oleh Ismail Ishom. Fraksi meminta penjelasan mengenai strategi menjaga pencapaian target pembangunan dan indikator makro DIY di tengah penurunan pendapatan daerah sebesar Rp684,12 miliar. Fraksi juga mendorong optimalisasi PAD melalui pajak, retribusi, aset daerah, digitalisasi layanan, kerja sama antardaerah, peningkatan peran BUMD, dan pemanfaatan CSR. Selain itu, Fraksi Gabungan NasDem-PPP-PSI meminta agar target pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, inflasi, kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran tetap realistis serta dapat dicapai meskipun terjadi perubahan pagu anggaran.
Melalui pemandangan umum tersebut, fraksi-fraksi DPRD DIY menyampaikan sejumlah pertanyaan, catatan, dan masukan terkait perubahan kemampuan fiskal, optimalisasi pendapatan daerah, efektivitas belanja, serta pencapaian target pembangunan DIY. Berbagai pandangan tersebut menjadi bagian dari proses pembahasan Raperda Perubahan APBD DIY Tahun Anggaran 2026.(mln/lz)
Leave a Reply