Kulon Progo, dprd-diy.jogjaprov.go.id – Komisi B DPRD DIY mendorong penguatan ketahanan pangan di Kabupaten Kulon Progo melalui sinergi lintas sektor, pengembangan inovasi teknologi pertanian, dan peningkatan dukungan terhadap petani. Hal tersebut mengemuka dalam pemantauan dan dialog lapangan bersama petani, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Dinas Pertanian DIY, serta Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSO), Selasa (15/9/2026), di Aula Dinas Pertanian Kulon Progo.
Ketua Komisi B, Andriana Wulandari, S.E., M.I.P., mengatakan ketahanan pangan membutuhkan kerja sama antarlembaga yang berkelanjutan. Menurutnya, kehadiran langsung di lapangan penting untuk memetakan kebutuhan petani sekaligus memastikan program pemerintah dapat menjawab persoalan pertanian secara konkret.
“Kami percaya ketahanan pangan mutlak membutuhkan sinergi antar-lembaga. Di tengah tantangan fiskal dan perubahan iklim, kehadiran langsung di lapangan ini penting untuk memetakan program riil yang bisa diakses untuk mendongkrak sektor pertanian Kulon Progo,” kata Andriana.
Andriana menyoroti potensi pertanian Kulon Progo yang besar, tetapi masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain kemarau panjang, berkurangnya jumlah petani, alih fungsi lahan, serta belum meratanya penggunaan teknologi dan mekanisasi pertanian.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kulon Progo, drh. Drajat Purbadi, M.Si., dalam pemaparannya menjelaskan bahwa Kulon Progo memiliki sejumlah komoditas unggulan, termasuk cabai dan melon dari kawasan pesisir. Lahan yang sebelumnya kurang produktif sejak dekade 1980-an berhasil dikembangkan menjadi kawasan pertanian produktif melalui kerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Kulon Progo juga memiliki pola tanam khas dengan padi di bagian atas lahan dan palawija di bagian bawah. Selain itu, kawasan aerotropolis Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) berpotensi dikembangkan sebagai kawasan pertanian modern melalui penerapan otomatisasi pengairan, penggunaan traktor dengan kendali jarak jauh, serta rencana pembangunan greenhouse melon.
Meski memiliki potensi besar, sektor pertanian Kulon Progo masih menghadapi persoalan regenerasi. Sekitar 70–80 persen petani disebut berusia di atas 50 tahun. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan pendidikan, pendampingan, serta ruang pengembangan bagi petani muda agar regenerasi petani dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Sejumlah inovasi juga menjadi bagian dari solusi yang ditawarkan, di antaranya Jaladara atau Jasa Layanan Kedaulatan Hara untuk mengatasi ketergantungan terhadap pupuk kimia, Larasati atau Layanan Reparasi Alat dan Mesin Pertanian, Jalapaksi Mobile untuk layanan pakan silase, serta optimalisasi aplikasi Taniku sebagai etalase digital dan sarana informasi transaksi produk pertanian.
Dalam dialog, perwakilan Gapoktan, Sahadadi, menyampaikan capaian kelompoknya dalam memenuhi komitmen pasokan gabah kering panen kepada Bulog. Pada 2025, pasokan yang disalurkan mencapai 1.000 ton, kemudian meningkat menjadi 3.872 ton pada tahun ini. Atas capaian tersebut, kelompok tani memperoleh bantuan vertical dryer berkapasitas 10 ton dari Kementerian Pertanian.
Namun, Sahadadi juga menyampaikan sejumlah kebutuhan infrastruktur kepada pihak terkait. Ia meminta perbaikan permanen tanggul dan jalan inspeksi sepanjang sekitar tujuh kilometer di Sungai Serang, khususnya di wilayah Mulyodadi dan Ngestiharjo. Selain itu, diperlukan perbaikan permanen pada infrastruktur sadap intake dan outlet yang pernah mengalami kerusakan akibat banjir.
Petani juga mengusulkan agar material sedimentasi hasil normalisasi sungai dapat dimanfaatkan langsung untuk memperkuat tanggul di sekitar lokasi. Usulan lainnya berupa bantuan Rice Milling Plant (RMP) senilai sekitar Rp2,5 miliar hingga Rp6 miliar untuk meningkatkan kapasitas pengolahan beras.
Menurut Sahadadi, keterbatasan mesin penggilingan saat ini membuat petani masih berfokus pada produksi beras medium dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp13.500 per kilogram. Dengan dukungan RMP, petani diharapkan mampu memproduksi beras premium dengan HET Rp14.990 per kilogram secara lebih efisien dan memiliki nilai tambah.
Aspirasi lain disampaikan Danang, perwakilan petani milenial. Ia menyoroti masih terbatasnya ruang pengembangan, inspirasi, serta kejelasan regulasi dan akses keanggotaan bagi generasi muda yang ingin terjun ke sektor pertanian.
Danang meminta kejelasan regulasi mengenai pembentukan kelompok petani milenial. Menurutnya, kepastian tersebut penting agar keterlibatan anak muda dalam sektor pertanian dapat berkembang secara profesional, terstruktur, dan berkelanjutan.
Melalui dialog tersebut, Komisi B DPRD DIY menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, BBWSO, kelompok tani, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat ketahanan pangan. Penguatan infrastruktur, modernisasi alat pertanian, digitalisasi, serta regenerasi petani menjadi sejumlah aspek yang perlu ditindaklanjuti secara terpadu. (ns/lz)
Leave a Reply