Sleman, dprd-diy.jogjaprov.go.id – Komisi C DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendorong percepatan normalisasi Sungai Konteng di wilayah Gejawan Wetan, Kalurahan Balecatur, Kapanewon Gamping, sebagai langkah mitigasi banjir menjelang musim hujan. Penanganan sedimentasi sungai dan perbaikan infrastruktur dinilai mendesak, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi keterbatasan anggaran.
Dalam kunjungan kerja Komisi C pada Kamis (3/9/2026) ini, Lurah Balecatur Andri Septianto menjelaskan bahwa kawasan di sekitar Sungai Konteng telah beberapa kali mengalami banjir dengan intensitas yang semakin meningkat. Kondisi sungai yang dulunya memiliki kedalaman memadai kini tertutup sedimentasi sehingga kapasitas aliran air menurun dan menyebabkan luapan meluas hingga dua kampung.
Menurutnya, banjir tidak hanya merendam permukiman warga, tetapi juga menggerus tebing sungai serta merusak sejumlah infrastruktur, termasuk jembatan yang menjadi akses utama masyarakat.
Anggota Komisi C DPRD DIY Nur Subiyantoro menegaskan bahwa permohonan normalisasi sungai perlu segera diajukan dan ditindaklanjuti sebelum memasuki puncak musim hujan. Ia menilai langkah preventif jauh lebih efektif dibandingkan penanganan setelah bencana terjadi.
“Normalisasi Sungai Konteng tidak bisa menunggu sampai banjir kembali terjadi. Kita harus bergerak sebelum musim hujan tiba agar sedimentasi dapat ditangani dan risiko kerusakan permukiman maupun infrastruktur bisa diminimalkan. Yang dibutuhkan sekarang adalah percepatan koordinasi antarinstansi,” tegas Nur Subiyantoro.
Ia juga mendorong adanya sinergi antara Pemerintah Kalurahan, Pemerintah Kabupaten Sleman, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSO), serta perangkat daerah terkait agar proses penanganan dapat berjalan lebih cepat dan terpadu.
Sementara itu, Johar Ismail, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sungai dan Pantai II BBWSO, menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran mengharuskan penanganan difokuskan pada langkah-langkah darurat. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan dana darurat serta dukungan swadaya masyarakat untuk operasional alat berat dalam kegiatan pengerukan sedimentasi.
Menurutnya, solusi permanen tetap memerlukan perencanaan jangka panjang, namun prioritas saat ini adalah mengurangi risiko banjir melalui normalisasi sungai sebelum curah hujan meningkat.
Anggota Komisi C DPRD DIY Aslam Ridlo menambahkan bahwa persoalan banjir hanya dapat diselesaikan melalui koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ia menekankan pentingnya respons cepat terhadap setiap usulan masyarakat agar penanganan tidak berlarut.
“Persoalan banjir merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pemerintah kalurahan harus memiliki jalur koordinasi yang cepat sehingga setiap usulan penanganan dapat segera ditindaklanjuti. Masyarakat membutuhkan solusi yang nyata, bukan menunggu bencana datang,” ujar Aslam Ridlo.
Melalui kunjungan ini, Komisi C DPRD DIY berharap usulan normalisasi Sungai Konteng segera memperoleh tindak lanjut dari instansi terkait sehingga ancaman banjir, kerusakan tebing, dan terganggunya infrastruktur di wilayah Balecatur dapat diminimalkan menjelang musim penghujan.(fn/cc)
Leave a Reply