Gunungkidul, dprd-diy.jogjaprov.go.id – Jajaran Komisi D DPRD DIY melaksanakan Kunjungan Dalam Daerah (KDD) ke SMK Muhammadiyah 1 Patuk, Kabupaten Gunungkidul. Kunjungan kerja ini dipimpin oleh Wakil Pimpinan DPRD DIY, Ir. Imam Taufik, bersama anggota dewan Komisi D guna memonitoring penguatan link and match antara sekolah kejuruan dan Dunia Usaha/ Dunia Industri (DUDI) dalam upaya menekan angka pengangguran serta kemiskinan di DIY, pada hari Kamis (15/10/2026).
Isu utama yang mengemuka dalam pertemuan tersebut diawali dari keresahan mendalam yang dirasakan oleh pihak sekolah terkait mentalitas dan minat kerja para siswa. Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 1 Patuk, Triyono, S.Pd., M.Pd., mengemukakan bahwa kendala terbesar yang dihadapi sekolah saat ini bukanlah penguasaan materi teknis, melainkan pendidikan karakter dan daya tahan mental para siswa yang dinilai kurang tahan banting.
“Kalau masalah keterampilan, itu mudah. Anak katakanlah belum bisa merakit sepeda motor, satu bulan kita ajarkan drill, bulan berikutnya anak pasti bisa. Tapi kalau karakter diajarkan satu bulan, satu tahun pun itu tidak jadi. Banyak sekali kita pernah menyalurkan tenaga kerja ke perusahaan, baru masuk satu minggu langsung resign,” ungkap Triyono saat memberikan gambaran kondisi anak didik di sekolahnya.
Triyono menambahkan, sekolah sebenarnya telah menerapkan metode Project-Based Learning (PBL). Namun, pihak sekolah terkadang menghadapi kendala dalam menerapkan penegakan kedisiplinan yang tegas dan terukur karena khawatir berbenturan dengan persepsi masyarakat maupun aturan yang berlaku. Hal senada juga dikeluhkan saat siswa menjalani Praktek Kerja Lapangan (PKL), di mana beberapa siswa mengalami kesulitan beradaptasi dengan ritme dan kedisiplinan jam kerja industri.
Keresahan terkait penyaluran lulusan diperkuat oleh penuturan tim Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK Muhammadiyah 1 Patuk, Candra. Ia menjelaskan bahwa pihak BKK tidak kekurangan akses lowongan kerja karena telah bermitra dengan berbagai perusahaan nasional seperti Polytron, Jemco, hingga program magang ke Jepang. Namun, hambatan terbesar justru berasal dari faktor internal siswa dan dukungan lingkungan keluarganya.
“Kami menyediakan dan memberikan banyak sekali informasi lowongan kerja, tetapi tantangan utamanya ada pada motivasi dan minat kerja siswa sendiri. Sebagian siswa tumbuh dalam pengawasan keluarga yang terbatas karena diasuh oleh nenek atau kerabat, sehingga pendampingan karakter dari rumah belum optimal. Selain itu, minat siswa untuk bekerja ke luar daerah atau luar negeri sering kali terhalang izin orang tua, keterbatasan biaya, atau kendala dalam tes kesehatan,” jelas Candra.
Menanggapi keresahan mendasar tersebut, Komisi D memberikan dorongan dan solusi strategis. Anggota Komisi D DPRD DIY, Muhammad Yazid, S.Ag., menekankan bahwa kunci utama mengatasi persoalan ini adalah membangun kesepahaman sejak awal antara pihak sekolah, komite, dan orang tua murid mengenai pentingnya penguatan karakter (character building).
“Harus ada pemahaman yang sama antara pihak sekolah dan orang tua. Pendidikan ini tidak hanya memintarkan otak, tapi juga mengasah watak. Orang tua harus paham bahwa sekolah juga bertugas membangun karakter anak agar punya jiwa fighter,” tegas Yazid.
Yazid mengapresiasi langkah SMK Muhammadiyah 1 Patuk yang telah mewajibkan ekstrakurikuler Tapak Suci dan Hizbul Wathan. Menurutnya, kegiatan tersebut sangat efektif menyalurkan energi muda siswa ke hal positif, membentuk kedisiplinan, serta melatih mentalitas agar tidak mudah menyerah saat terjun ke dunia kerja.
Sementara itu, Wakil Pimpinan DPRD DIY, Ir. Imam Taufik, menegaskan bahwa penanganan pengangguran terbuka yang mencapai sekitar 70 ribu warga di DIY memerlukan keterpaduan antara kesiapan sekolah dan dukungan kebijakan daerah. Menurutnya, penguatan link and match merupakan langkah konkret untuk memastikan lulusan kejuruan dapat langsung terserap lapangan kerja.
“Pengangguran ini menjadi salah satu pemicu utama kemiskinan. Strategi yang dicanangkan melalui sinergi sekolah dan dunia kerja harus benar-benar optimal. Lulusan harus siap dengan skill dan kapabilitas yang dibutuhkan industri,” kata Imam Taufik.
Imam Taufik menambahkan bahwa Komisi D DPRD DIY siap mengawal, memfasilitasi, serta menjembatani kebutuhan sekolah, baik dari segi regulasi maupun koordinasi dengan instansi terkait.
“Suatu saat kalau di sini ada kebutuhan atau persoalan, kita bisa diskusikan. Sepanjang itu menjadi kewenangan kita, tentu kita bisa memfasilitasi dan membantu. Kami sangat terbuka untuk bekerja sama agar sekolah dapat menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja saat ini,” pungkas Imam Taufik. (ha/fr)
Leave a Reply