Sleman, dprd-diy.jogjaprov.go.id – Komisi A DPRD DIY melakukan monitoring dan evaluasi kesiapsiagaan bencana di Kalurahan Widomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, Rabu (1/7/2026). Agenda pengawasan tersebut bertujuan memastikan kesiapan pemerintah kalurahan dalam menghadapi berbagai potensi bencana sekaligus mengidentifikasi kebutuhan penguatan sistem mitigasi berbasis masyarakat.
Kegiatan dipimpin Sekretaris Komisi A DPRD DIY, Syarief Guska Laksana, S.H., bersama anggota Komisi A D. Radjut Sukasworo, Akhid Nuryati, Yuni Satia Rahayu, Arif Kurniawan, Didik Kuswanto, dan Sigit Nursyam. Rombongan diterima Lurah Widomartani Teguh Budiyanto, Carik Rohmad Gunawan, unsur Babinsa, Bhabinkamtibmas, Kelompok Siaga Bencana (KSB), serta jajaran Linmas Kalurahan Widomartani.
Dalam sambutannya, Syarief Guska Laksana menyampaikan apresiasi atas komitmen seluruh unsur di Kalurahan Widomartani yang terus menjaga kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana. Menurutnya, kesiapan pemerintah kalurahan menjadi bagian penting dari upaya perlindungan masyarakat, terlebih Widomartani merupakan salah satu wilayah strategis yang menjadi titik pengungsian apabila terjadi erupsi Gunung Merapi.
“Kami memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kalurahan Widomartani beserta seluruh personel yang terlibat dalam upaya kesiapsiagaan bencana. Melalui monitoring ini kami ingin mengetahui secara langsung sejauh mana kesiapan yang telah dibangun, baik dari sisi sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun koordinasi antarinstansi. Harapannya, berbagai potensi risiko bencana dapat diantisipasi secara optimal,” ujar Syarief.
Pada sesi diskusi, anggota Komisi A DPRD DIY memberikan sejumlah masukan terkait penguatan sistem mitigasi bencana.
Akhid Nuryati menanyakan kesiapan inventarisasi jalur evakuasi, peningkatan kapasitas personel Linmas, serta pengembangan sistem peringatan dini (early warning system) khususnya dalam menghadapi ancaman angin kencang.
Yuni Satia Rahayu menyoroti keberlanjutan pelaksanaan simulasi kebencanaan yang melibatkan sekolah maupun fasilitas publik, serta intensitas pelatihan yang diterima anggota Linmas setiap tahunnya sebagai bagian dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Sementara itu, Arif Kurniawan menggarisbawahi pentingnya edukasi kebencanaan kepada masyarakat seiring dengan pesatnya pertumbuhan penduduk di Widomartani. Ia juga mempertanyakan status Widomartani sebagai salah satu titik pengungsian akhir apabila terjadi erupsi Gunung Merapi.
Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Lurah Widomartani Teguh Budiyanto menjelaskan bahwa Kalurahan Widomartani saat ini memiliki 216 personel Linmas yang secara berkala memperoleh pelatihan kesiapsiagaan setiap dua tahun sekali. Selain itu, koordinasi lintas sektor terus diperkuat dalam menghadapi berbagai potensi ancaman bencana.
Menurutnya, wilayah Widomartani memiliki beberapa potensi bencana yang harus diantisipasi, di antaranya angin kencang atau puting beliung, erupsi Gunung Merapi, gempa bumi yang berkaitan dengan Sesar Opak, pohon tumbang, banjir lokal akibat tingginya kepadatan permukiman, kebakaran permukiman maupun lahan kering, serta berbagai potensi bencana lainnya. Seluruh kejadian kebencanaan dikomunikasikan melalui mekanisme koordinasi berjenjang oleh Unit Pelaksana (Unitlak) Kalurahan.
Babinsa Faried Tony C. menjelaskan bahwa edukasi kebencanaan terus dilakukan melalui kegiatan sosialisasi ke sekolah-sekolah maupun masyarakat. Selain itu, pelayanan ambulans telah disiagakan selama 24 jam dan didukung kerja sama dengan Rumah Sakit Universitas Ahmad Dahlan (UAD), sehingga proses evakuasi masyarakat dapat dilakukan secara cepat apabila terjadi kondisi darurat.
Pada kesempatan yang sama, Babinsa Lantari menyampaikan perlunya dukungan terhadap perizinan penggunaan frekuensi radio komunikasi yang saat ini masih dalam proses pengajuan melalui Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio (Balmon) Yogyakarta. Menurutnya, keberadaan radio komunikasi dan perangkat handy talky (HT) yang memenuhi standar menjadi kebutuhan penting dalam mempercepat koordinasi saat terjadi bencana.
Selain itu, mitigasi terhadap potensi pohon tumbang dilakukan melalui koordinasi bersama tim asesmen kalurahan dengan pendekatan persuasif kepada masyarakat agar penanganan pohon yang membahayakan dapat dilaksanakan secara tepat dan aman.
Sementara itu, Bhabinkamtibmas Aris S. menyoroti perlunya peningkatan kesiapan logistik pascabencana, meliputi penyediaan dapur umum, obat-obatan, tenda pengungsian, dan kebutuhan dasar lainnya agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal ketika terjadi bencana.
Perwakilan Kelompok Siaga Bencana (KSB), Akhid, menjelaskan bahwa koordinasi penanganan kebencanaan dilakukan bersama BPBD, sedangkan dukungan logistik diperoleh melalui Dinas Sosial. Pembinaan KSB telah dianggarkan setiap tahun dengan pertemuan rutin setiap tiga bulan serta pembinaan tahunan. Tantangan yang dihadapi saat ini adalah pengelolaan logistik berupa bahan makanan yang memiliki masa kedaluwarsa sehingga memerlukan mekanisme pengelolaan yang efektif.
Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, Komisi A DPRD DIY berharap sinergi antara DPRD DIY, pemerintah kalurahan, BPBD, TNI, Polri, relawan, serta seluruh elemen masyarakat terus diperkuat guna mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang tangguh, responsif, dan berkelanjutan. Dengan kesiapan yang semakin baik, diharapkan risiko bencana dapat diminimalkan serta keselamatan masyarakat dapat terjamin secara optimal.(nwb/lz)
Leave a Reply