Bantul, dprd-diy.jogjaprov.go.id – Komisi D DPRD DIY melaksanakan monitoring penyelenggaraan pendidikan di SMK Budhi Dharma Piyungan, Kabupaten Bantul, Kamis (30/07/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD DIY untuk mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di kawasan Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), sekaligus menghimpun masukan sebagai bahan penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih tepat sasaran.
Monitoring dipimpin Ketua Komisi D , Dr. R.B. Dwi Wahyu B., S.Pd., M.Si., didampingi Sekretaris Komisi D Muhammad Syafi’i, S.Psi., beserta anggota Komisi D. Hadir pula Perwakilan Yayasan Budhi Dharma Sugiyono, Kepala SMK Budhi Dharma Isnain Taufiq H., Komite Sekolah Sudirman.
Dalam dialog bersama Komisi D, pihak yayasan mengungkapkan bahwa SMK Budhi Dharma yang berdiri sejak 1973 kini mengalami penurunan jumlah peserta didik secara signifikan. Saat ini sekolah hanya memiliki 13 siswa, meskipun membuka kompetensi keahlian yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.
Perwakilan Yayasan Budhi Dharma, Sugiyono, menjelaskan bahwa kecenderungan masyarakat memilih sekolah negeri karena faktor biaya menjadi salah satu penyebab menurunnya jumlah peserta didik di sekolah swasta.
“Jurusan bisnis digital ini adalah jurusan yang sangat dibutuhkan hari ini, tetapi kenapa muridnya sedikit? Ternyata ada tren anak-anak hari ini yang ingin sekolah di negeri karena pengin sekolahnya gratis. Di sini daerah miskin, sehingga mereka memilih negeri,” ungkap Sugiyono.
Lebih lanjut, Sugiyono berharap adanya intervensi dari pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berbasis Program Indonesia Pintar (PIP) atau APBD untuk memberikan jatah pembiayaan khusus bagi sekolah-sekolah yang kekurangan siswa. Hal ini diharapkan dapat menjadi solusi agar masyarakat sekitar tetap bisa mengakses pendidikan secara gratis di SMK Budhi Dharma. Selain itu, hilangnya akses transportasi umum di area tersebut juga menjadi kendala tersendiri bagi mobilitas calon siswa.
Merespons aspirasi tersebut, Komisi D DPRD DIY menegaskan komitmennya untuk mencarikan solusi yang tepat. Para anggota dewan sepakat bahwa sekolah swasta yang sedang “sakit” atau kekurangan murid memerlukan pendampingan dan intervensi kebijakan.
“Sekolah ini butuh support. Bicara tentang bisnis digital pasti butuh laboratorium, salah satunya laptop. Ini kebetulan kita baru pembahasan kebijakan umum anggaran tahun 2027. Nanti pihak yayasan bisa mengajukan proposal. Kita juga harus memikirkan cara agar anak-anak lulusan sini bisa mandiri dan menghasilkan uang melalui bisnis digital tersebut,” ujar R.B. Dwi Wahyu B
Komisi D juga mendorong penguatan kolaborasi dengan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta evaluasi terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan agar potensi sekolah dapat berkembang secara optimal. (ai/lz)
Leave a Reply