Jogja, dprd-diy.jogjaprov.go.id – Sinergi kehumasan lintas wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) perlu diperkuat untuk menghadapi dinamika isu dan krisis komunikasi yang berkembang cepat di media sosial maupun media massa. Koordinasi antarpemerintah daerah menjadi penting agar respons terhadap isu publik dapat dilakukan secara cepat, terarah, dan terintegrasi.
Hal tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) Sinergi Kehumasan Lintas Wilayah yang digelar di Ruang Banggar Lantai 2 DPRD DIY, Rabu (7/10/2026). FGD tersebut membahas strategi komunikasi publik pemerintah dalam menghadapi perkembangan isu digital sekaligus memperkuat koordinasi kehumasan antarwilayah di DIY.
Citra Ayu Kurnia Esa dari Icons Nusantara, mengatakan perkembangan era digital telah membuat batas administratif antarwilayah semakin tidak terlihat dalam percakapan publik. Persoalan yang bermula di satu daerah dapat dengan cepat berkembang menjadi isu yang berdampak lebih luas.
“Krisis di satu wilayah bisa berdampak ke wilayah lain. Sinergi kehumasan sangat penting agar respons pemerintah bisa lebih padat dan terkoordinasi,” ujar Citra.
Menurut Citra, salah satu aspek penting dalam penanganan krisis komunikasi adalah respons pada 30 menit pertama ketika suatu isu mulai berkembang atau viral di media sosial. Pemerintah tidak harus langsung memberikan jawaban akhir yang menyeluruh, tetapi perlu segera melakukan konsolidasi, menetapkan komando komunikasi, menyiapkan holding statement, serta memastikan informasi disampaikan secara terintegrasi melalui satu pintu.
Data yang dipaparkan dalam FGD menunjukkan tingginya dinamika percakapan digital di DIY. Sepanjang Januari hingga September 2026, tercatat sekitar 34 ribu ekspos di media daring dan 134 ribu ekspos di media sosial.
Sejumlah isu yang menjadi perhatian publik antara lain penanganan kekerasan terhadap anak, insiden keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sleman, aksi demonstrasi, dugaan pungutan liar, hingga penertiban kawasan Malioboro.
Salah satu studi kasus yang dibahas dalam FGD adalah isu dugaan pungutan liar terhadap food truck Bolosego di kawasan Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Isu tersebut bermula dari unggahan video di TikTok pada pertengahan September 2026 dan kemudian berkembang menjadi percakapan lintas platform dengan tingkat engagement yang tinggi dalam beberapa hari.
Dari studi kasus tersebut, dirumuskan pembagian peran komunikasi krisis lintas wilayah. Humas Pemerintah Provinsi DIY berperan memperkuat narasi mengenai pengawasan kawasan strategis dan jaminan iklim usaha secara makro. Sementara itu, Humas Pemerintah Kota Yogyakarta menjadi lead communicator dalam penanganan operasional di lapangan.
Adapun Humas DPRD DIY memperkuat komunikasi dari sisi fungsi pengawasan, antara lain melalui penyampaian rencana rapat dengar pendapat atau audiensi bersama pihak-pihak terkait.
Selain memperkuat koordinasi, sinergi kehumasan diarahkan untuk mengubah pola komunikasi pemerintah dari pendekatan defensif menjadi lebih responsif dan aktif mendengarkan aspirasi masyarakat melalui social listening. Komunikasi publik tidak hanya berorientasi pada penyampaian informasi, tetapi juga harus mampu mendorong hadirnya perbaikan dan solusi nyata bagi masyarakat.
Dosen Regulasi Media dan Konten ISI Yogyakarta, Mahendra Bhirawa, S.E., S.H., M.Sc., mengatakan orientasi kehumasan pemerintah perlu diarahkan pada upaya membangun kepercayaan publik secara berkelanjutan.
“Target kehumasan pemerintah saat ini harus bertransformasi, bukan lagi sekadar mengejar trending topic atau viralitas instan, melainkan merawat public trust atau kepercayaan publik secara berkelanjutan,” tutur Mahendra.
FGD tersebut menegaskan bahwa komunikasi publik pemerintah merupakan kerja kolaboratif yang melibatkan unsur eksekutif, legislatif, analis media, organisasi perangkat daerah (OPD), hingga komunitas. Sinergi kehumasan tidak sekadar menjadi instrumen untuk membangun citra positif, tetapi juga bagian dari upaya menjaga reputasi daerah, kepercayaan masyarakat, dan stabilitas DIY di tengah pesatnya perkembangan ekosistem digital. (slw/lz)
Leave a Reply