Rencana Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Barak Militer Perlu Kajian Menyeluruh, Ini Lima Catatan Andriana Wulandari

Jogja, dprd-diy.jogjaprov.go.id – Rencana pemanfaatan kawasan hutan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk pembangunan barak militer dan lokasi latihan perang perlu melalui kajian menyeluruh dengan mempertimbangkan aspek hukum, lingkungan, serta ketahanan pangan. Ketua Komisi B DPRD DIY, Andriana Wulandari, S.E., M.I.P., menyampaikan lima catatan terkait wacana tersebut dalam jumpa pers di Ruang Komisi B DPRD DIY, Senin (16/11/2026), agar kepentingan pertahanan negara tetap berjalan beriringan dengan perlindungan sumber daya alam dan lahan pertanian produktif.

Wacana tersebut mencuat setelah Rapat Kerja Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang diselenggarakan DPD RI di DIY pada 19 Oktober 2026. Dalam rapat tersebut, muncul informasi mengenai permintaan penggunaan kawasan hutan untuk mendukung kebutuhan pertahanan negara.

Andriana menegaskan bahwa Komisi B DPRD DIY tidak mempersoalkan kepentingan pertahanan negara. Namun, keterbatasan kawasan hutan di DIY serta persoalan alih fungsi lahan pertanian perlu menjadi pertimbangan sebelum ada kebijakan penggunaan ruang untuk kepentingan tersebut.

“Pertahanan negara memang penting, tetapi kita juga harus melihat kondisi DIY yang memiliki kawasan hutan terbatas. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian di DIY hampir mencapai seribu hektare per tahun. Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus kita pikirkan bersama agar tidak semakin memperbesar kehilangan lahan produktif,” jelas Andriana.

Menurutnya, perlindungan kawasan hutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan bagian penting dalam menjaga ketahanan wilayah. Hutan tidak hanya memiliki fungsi ekologis, tetapi juga menjadi ruang edukasi, budaya, dan spiritual masyarakat. Sementara itu, keberadaan lahan pertanian produktif menjadi penopang keberlanjutan produksi pangan daerah.

Ia juga mengingatkan bahwa filosofi Hamemayu Hayuning Bawana harus menjadi landasan dalam pengelolaan tata ruang di DIY. Setiap kebijakan pembangunan perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan manusia, kelestarian alam, dan karakteristik wilayah keistimewaan Yogyakarta.

Sebagai tindak lanjut, Komisi B DPRD DIY berencana mengundang Dinas Kehutanan DIY untuk berdiskusi mengenai wacana tersebut. Langkah ini dilakukan untuk memperoleh kejelasan mengenai perkembangan komunikasi antara instansi terkait dan pemerintah daerah, sekaligus memastikan persoalan penggunaan kawasan hutan mendapat perhatian sejak awal.

Andriana menyampaikan, terdapat lima hal yang perlu diperhatikan apabila terdapat permohonan penggunaan kawasan hutan maupun lahan pertanian untuk kepentingan pertahanan. Pertama, transparansi penggunaan ruang, meliputi kejelasan lokasi, luasan, status kawasan, tujuan, dan bentuk kegiatan yang direncanakan. Kedua, kepastian hukum dan prosedur, dengan memastikan setiap pemanfaatan kawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiga, kajian dampak lingkungan dan sosial yang mencakup pengaruh terhadap ekosistem, sumber daya air, keanekaragaman hayati, serta kehidupan masyarakat sekitar. Keempat, perlindungan LP2B dan ketahanan pangan agar pemanfaatan ruang tidak mengurangi keberlanjutan lahan pertanian produktif maupun kapasitas produksi pangan daerah.

Kelima, koordinasi lintas sektor dan pelibatan masyarakat terdampak. Menurut Andriana, pembahasan mengenai penggunaan kawasan harus melibatkan pemerintah daerah, instansi kehutanan, institusi pertahanan, instansi pertanian dan tata ruang, akademisi, serta masyarakat yang berpotensi terdampak.

“Jangan sampai kita berbicara tentang pertahanan negara, tetapi mengabaikan ketahanan pangan. Keduanya merupakan bagian dari ketahanan nasional yang harus berjalan beriringan,” tegasnya.

Ia menambahkan, DPRD DIY sebagai lembaga perwakilan rakyat berkepentingan mengingatkan pemerintah daerah agar setiap rencana penggunaan ruang benar-benar mempertimbangkan kondisi wilayah dan kepentingan masyarakat. Terlebih, DIY yang terdiri atas empat kabupaten dan satu kota memiliki keterbatasan ruang sehingga setiap kebijakan pemanfaatan lahan membutuhkan pertimbangan yang matang.

“Pertahanan negara harus kuat, hutan harus lestari, dan lahan pangan harus terlindungi. Inilah bagian dari tanggung jawab kita menjaga keberlanjutan kehidupan dan keistimewaan Yogyakarta,” pungkas Andriana. (dta/gh)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*