Sleman, dprd-diy.jogjaprov.go.id – Komisi B DPRD DIY meminta perluasan akses pasar dan penguatan kemitraan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal, termasuk melalui peluang kolaborasi dengan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah tersebut dinilai penting agar program pemerintah turut memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha di tingkat kalurahan.
Hal tersebut mengemuka dalam pemantauan lapangan dan penyerapan aspirasi Forum Komunikasi UMKM Kalurahan Sardonoharjo di Rumah Industri Kecil dan Menengah (IKM) Sardonoharjo, Kabupaten Sleman, Rabu (14/10/2026). Dalam kegiatan tersebut, Komisi B membahas sejumlah tantangan pengembangan UMKM, mulai dari akses permodalan, pemasaran, pendampingan usaha, hingga peluang kemitraan dengan program pemerintah.
Ketua Komisi B DPRD DIY, Andriana Wulandari, S.E., M.I.P., mengatakan bahwa komunikasi langsung dengan pelaku usaha diperlukan agar dukungan pemerintah dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Ia juga mendorong agar KDMP dan SPPG memberi ruang bagi produk UMKM lokal untuk terlibat dalam rantai pasok kedua program tersebut..
“Kunjungan seperti ini penting agar kami bisa mendengar langsung persoalan yang dihadapi masyarakat. Kami akan terus mengupayakan dukungan anggaran yang terbaik sesuai kewenangan dan kemampuan daerah agar pengembangan IKM dan UMKM dapat berjalan lebih optimal,” ujar Andriana.
Ia juga menekankan pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) bagi produk lokal. Perlindungan tersebut diperlukan untuk menjaga identitas dan keunikan produk, meningkatkan nilai tambah, serta memperkuat daya saing. Andriana berharap KDMP dan SPPG dapat membuka peluang kemitraan yang memungkinkan produk UMKM lokal ikut memenuhi kebutuhan kedua program tersebut.
Ketua Forum Komunikasi UMKM Kalurahan Sardonoharjo, Darlina Prihatmanti, menyampaikan bahwa Rumah IKM yang berdiri sejak 2023 menjadi wadah bagi pelaku usaha untuk mengembangkan produk, memperoleh pendampingan, serta mengikuti pelatihan. Namun, menjangkau pelaku usaha hingga tingkat akar rumput masih menjadi tantangan.
“Kami sangat bahagia dengan adanya kunjungan ini. Harapannya, Rumah IKM dapat terus menjadi wadah bagi pelaku UMKM untuk berkembang. Salah satu tantangan yang masih kami hadapi adalah menjangkau pelaku usaha hingga tingkat akar rumput,” ujar Darlina.
Selama beroperasi, Rumah IKM Sardonoharjo telah memfasilitasi pelaku usaha dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal. Produk yang dikembangkan beragam, mulai dari sabun mandi, sampo, produk kuliner, hingga batik. Salah satunya Batik Harjuno, yang menggunakan nama lurah Kalurahan Sardonoharjo dan diproduksi oleh istrinya bersama sejumlah perajin.
Anggota Komisi B, Yan Kurnia Kustanto, S.E., menyoroti akses permodalan dan pemasaran yang masih menjadi tantangan bagi pelaku UMKM. Menurutnya, perluasan jaringan pemasaran perlu didukung melalui koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor perhotelan dan usaha kuliner.
“Persoalan UMKM tidak hanya berkaitan dengan produksi, tetapi juga bagaimana mendapatkan akses modal dan memasarkan produknya. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah membangun koordinasi dengan hotel dan rumah makan agar produk UMKM lokal memiliki peluang untuk dipasarkan,” ungkap Yan.
Ia menambahkan, keberadaan Rumah IKM Sardonoharjo di jalur strategis wisatawan merupakan peluang untuk memperkenalkan produk lokal kepada pasar yang lebih luas. Potensi tersebut perlu dioptimalkan melalui strategi pemasaran, penguatan kemitraan, dan perlindungan produk secara berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman, Sri Wara Nusandari, S.E., M.M., menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus mengupayakan pendampingan untuk membantu UMKM meningkatkan omzet dan memperluas jaringan pemasaran. Data pelaku usaha juga diperlukan agar program pembinaan dapat disusun sesuai kebutuhan di lapangan.
“Pendampingan terus kami upayakan agar UMKM dapat berkembang, meningkatkan omzet, dan memperluas jaringan pemasarannya. Data pelaku usaha juga sangat dibutuhkan agar program yang disusun dapat sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” jelas Sri Wara.
Ia turut menyampaikan rencana memperluas keterlibatan perguruan tinggi dalam pengembangan UMKM. Kerja sama tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pelaku usaha melalui berbagai program, termasuk temu kemitraan yang mempertemukan UMKM dengan calon mitra usaha. Dalam kegiatan tersebut, hadir pula perwakilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman.
Anggota Komisi B, Sukapdi, menegaskan bahwa berbagai masukan dari pelaku usaha perlu ditindaklanjuti melalui koordinasi dan kerja sama antarpihak. Menurutnya, dialog harus menjadi awal bagi langkah konkret untuk menjawab kebutuhan UMKM.
“Setelah KDD ini, yang penting adalah bagaimana kita terus bersinergi dan menindaklanjuti berbagai masukan yang sudah disampaikan. Dengan kerja sama yang baik, tujuan pengembangan UMKM dapat dicapai secara lebih optimal,” tegasnya.
Melalui kegiatan tersebut, Komisi B DPRD DIY memperoleh gambaran mengenai potensi dan tantangan pengembangan UMKM di Sardonoharjo. Penguatan pendampingan, perluasan akses permodalan dan pemasaran, serta perlindungan produk menjadi bagian penting dalam mendorong keberlanjutan usaha lokal.
Sinergi DPRD, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan mitra potensial diharapkan dapat memperkuat peran Rumah IKM Sardonoharjo sebagai wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan semangat “Berkarya dan Mandiri”, UMKM lokal diharapkan memiliki kesempatan lebih luas untuk mengembangkan usaha, memperluas pasar, dan meningkatkan daya saing. (sy/lz)
Leave a Reply