Jogja, dprd-diy.jogjaprov.go.id – Paguyuban Peternak Petelur Yogyakarta (P3Y) mendorong intervensi pemerintah untuk mengatasi anjloknya harga telur, tingginya biaya pakan dan kelebihan pasokan (over supply) yang semakin menekan keberlangsungan usaha peternak. Aspirasi tersebut disampaikan dalam audiensi di Ruang Banggar Lt. 2 DPRD DIY, Senin (10/8/2026), setelah peternak menggelar aksi membagikan ayam petelur kepada masyarakat.
Aksi pembagian ayam dilakukan di sepanjang Jalan Malioboro dan mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat maupun wisatawan. Sebanyak sekitar 1.500 ekor ayam dibagikan oleh peternak dari Sleman, Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul sebagai bentuk aspirasi atas kondisi peternakan ayam petelur yang tengah mengalami tekanan.
Audiensi kemudian diterima Anggota Komisi A DPRD DIY, Sofyan Setyo Darmawan, S.T., M.Eng., didampingi Sekretaris DPRD DIY, Yudi Ismono, S.Sos., M.Acc., serta OPD terkait. Dalam pertemuan tersebut, peternak menyampaikan persoalan utama yang dihadapi, mulai dari anjloknya harga telur, tingginya biaya pakan, hingga kelebihan pasokan atau over supply.
Harga telur di tingkat peternak saat ini berada pada kisaran Rp20.000–Rp21.000 per kilogram, sementara harga pokok produksi (HPP) mencapai sekitar Rp24.000–Rp26.500 per kilogram. Kondisi tersebut membuat margin usaha peternak semakin tertekan, terlebih harga jagung dan konsentrat sebagai bahan utama pakan masih relatif tinggi.
Anggota Komisi A DPRD DIY, Sofyan Setyo Darmawan menilai pemerintah perlu mendorong ketersediaan pakan dengan harga yang lebih terjangkau. Menurutnya, intervensi pemerintah diperlukan apabila harga pakan sudah terlalu membebani peternak.
“Kalau memang memerlukan intervensi pemerintah, pemerintah harus segera turun tangan. Bagaimana agar harga pakan ini lebih terjangkau sehingga peternak kita bisa tetap tumbuh dan pasar telur tetap berjalan,” ujar Sofyan.
Selain biaya produksi, peternak juga menyoroti kelebihan pasokan sebagai faktor yang turut menyebabkan harga telur anjlok. Penambahan populasi ayam petelur melalui sejumlah program bantuan pemerintah dinilai perlu disesuaikan dengan kebutuhan pasar agar tidak semakin menekan peternak mandiri.
Koordinator Paguyuban Peternak Ayam Petelur Gunungkidul, Subandi, mengatakan rendahnya harga telur yang tidak sebanding dengan biaya operasional menjadi persoalan utama peternak saat ini. Ia berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk mengendalikan keseimbangan antara produksi dan kebutuhan pasar.
“Permasalahan peternak sekarang harga telur murah, sementara biaya operasional mahal. Harapan kami pemerintah bisa mengambil langkah untuk mengatasi persoalan ini, termasuk menjaga keseimbangan supply and demand karena populasi ayam saat ini sudah berlebih,” ungkapnya.
Subandi menambahkan, pembagian ayam menjadi salah satu langkah peternak untuk mengurangi populasi ayam yang sudah tua dan tidak lagi produktif. Langkah tersebut sekaligus diharapkan dapat mengurangi beban kerugian peternak dan menekan produksi agar pasokan telur tidak semakin berlebih.
Di sisi lain, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta, drh. Agung Ludiro, mengatakan pemerintah mendorong penyerapan telur langsung dari produsen, terutama saat harga berada di bawah kondisi yang menguntungkan peternak. Selain itu, Bulog mendapat penugasan untuk melakukan penyerapan dan penyaluran jagung bagi peternak dengan target mencapai 4.164 ton pada 2026.
“Ketika harga telur di tingkat peternak turun, kami terus mendorong penyerapan langsung dari produsen. Untuk pakan, Bulog juga mendapat penugasan menyalurkan jagung kepada peternak agar kebutuhan pakan dapat lebih terjamin,” kata Agung.
Peternak berharap intervensi pemerintah tidak hanya menyasar harga telur, tetapi juga biaya pakan yang menjadi salah satu komponen terbesar dalam produksi. Keseimbangan antara populasi ayam, produksi, daya serap pasar, harga jual, dan biaya produksi dinilai penting agar peternak rakyat tetap dapat bertahan dan berkembang. (ns/dta)
Leave a Reply