Jogja, dprd-diy.jogjaprov.go.id – DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyuarakan dukungan agar kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ditetapkan sebagai bencana nasional. Selain mendorong pengusutan terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan, DPRD DIY juga menyatakan sikap bersama mendukung pencabutan surat pemanggilan kepolisian peserta aksi demonstrasi 20 Oktober 2026 di Malioboro oleh Polda DIY.
Dua isu tersebut mengemuka saat DPRD DIY menerima aspirasi Forum Badan Eksekutif Mahasiswa se-Daerah Istimewa Yogyakarta (BEM DIY) dalam aksi demonstrasi di halaman Gedung DPRD DIY, Selasa (10/11/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.
Perwakilan Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY, Yan Kurnia Kustanto, S.E., menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, penanganan karhutla harus dilakukan secara serius, termasuk mengusut pihak-pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran serta mendorong penetapan karhutla sebagai bencana nasional.
“Kami dari Fraksi PDI Perjuangan prihatin terhadap kondisi kebakaran hutan ini. Harus ada pengusutan terhadap siapa pihak yang bertanggung jawab atas pembakaran hutan. Kami juga mendorong agar karhutla ditetapkan sebagai bencana nasional, karena kebakaran ini mengakibatkan kerusakan ekologi hutan yang berdampak luas terhadap lingkungan dan fungsi hutan sebagai paru-paru dunia,” ujar Yan.
Selain persoalan karhutla, Yan menyampaikan bahwa Fraksi PDI Perjuangan akan berkomunikasi dengan pimpinan DPRD DIY secara kelembagaan untuk menindaklanjuti aspirasi mahasiswa terkait penanganan peserta aksi demonstrasi 20 Oktober 2026. Komunikasi tersebut akan didorong bersama fraksi-fraksi lainnya agar dapat dilakukan koordinasi dengan Polda DIY.
“Kami akan menemui pimpinan DPRD secara kelembagaan untuk membangun komunikasi dengan Polda DIY bersama fraksi-fraksi lainnya. Harapannya, segera dilakukan evaluasi terhadap penanganan massa aksi pascademonstrasi,” jelasnya.
Yan juga mengingatkan pentingnya menjaga kekondusifan Yogyakarta agar tetap damai dan tidak terjadi hal-hal yang dapat memperkeruh keadaan. Ia menegaskan bahwa aspirasi mahasiswa harus mendapatkan ruang untuk didengar dan ditindaklanjuti.
“Kita harus menjaga Yogyakarta tetap damai. Jangan sampai ada sesuatu yang justru memperkeruh keadaan. Aspirasi mahasiswa harus ditampung dan disikapi dengan baik,” tambahnya.
Sementara itu, sebagai bentuk respons terhadap aspirasi mahasiswa, tujuh fraksi DPRD DIY menyatakan sikap bersama mendukung pencabutan surat pemanggilan kepolisian terhadap peserta aksi demonstrasi 20 Oktober 2026 oleh Polda DIY. DPRD DIY juga mendorong pemberian kompensasi kepada korban yang mengalami luka-luka pada aksi tersebut.
Pernyataan sikap bersama tersebut ditandatangani oleh perwakilan tujuh fraksi DPRD DIY, yakni Yan Kurnia Kustanto, S.E. dari Fraksi PDI Perjuangan; Danang Wahyu Broto, S.E., M.Si. dari Fraksi Gerindra; Muhammad Syafi’i, S.Psi. dari Fraksi PKS; Tri Nugroho, S.E. dari Fraksi PKB; Arif Kurniawan, S.Ag., M.H. dari Fraksi PAN; Sri Muslimatun, M.Kes. dari Fraksi Golkar; serta Muhammad Yazid, S.Ag. dari Fraksi Gabungan PPP, PSI, dan NasDem.
Dalam aksi tersebut, DPRD DIY membuka ruang dialog bagi mahasiswa untuk menyampaikan berbagai aspirasi secara langsung. Sejumlah persoalan yang disuarakan, baik terkait penanganan peserta aksi demonstrasi maupun tuntutan penetapan karhutla sebagai bencana nasional, menjadi perhatian DPRD DIY.
DPRD DIY berkomitmen untuk menampung dan mengawal aspirasi masyarakat sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Melalui komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, diharapkan berbagai persoalan tersebut dapat ditindaklanjuti secara konstruktif dengan tetap menjaga Yogyakarta sebagai daerah yang aman, damai, dan kondusif. (lz/gh)
Leave a Reply