Sleman, dprd-diy.jogjaprov.go.id – Komisi B DPRD DIY mendorong penguatan usaha pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) Bordir dan Konveksi Joho, Condongcatur, Depok, Sleman, melalui dukungan permodalan, perluasan pemasaran, dan pendampingan usaha. Langkah tersebut menjadi perhatian dalam agenda peninjauan lapangan dan penyerapan aspirasi pelaku IKM, Jumat (30/10/2026), menyusul persoalan keterbatasan pesanan dan kebutuhan pengembangan sentra industri.
Dalam dialog bersama pelaku usaha, sejumlah persoalan mengemuka, mulai dari pemasaran, keterbatasan pesanan, kebutuhan akses permodalan, hingga penguatan identitas kawasan. Aspirasi tersebut diharapkan menjadi bahan pembahasan Komisi B bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar program pemerintah dapat menjawab kebutuhan nyata pelaku usaha. Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sleman, Dinas Koperasi (Dinkop) Sleman, serta Bank BPD DIY.
Sekretaris Komisi B, Wildan Nafis, S.E., M.H., dalam sambutannya menyampaikan bahwa DPRD DIY berkomitmen untuk mengawal kebutuhan para pelaku usaha melalui koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Menurutnya, berbagai program pemerintah harus dapat diakses secara nyata oleh masyarakat, khususnya pelaku IKM yang membutuhkan pendampingan.
“Kami selaku wakil rakyat di DPRD DIY mengajak dinas-dinas terkait supaya program-program yang ada benar-benar bisa diakses, sehingga Panjenengan semua tidak merasa berjuang sendirian. Bahwa kami betul-betul hadir mendampingi Panjenengan, terkait pemasaran dan hal-hal lainnya,” ungkap Wildan.
Sementara itu, Ketua Pelaku Usaha Sentra IKM Bordir dan Konveksi Joho, Supriyanto, menyampaikan sejumlah persoalan yang tengah dihadapi para pelaku usaha. Ia berharap DPRD DIY dapat membantu mencarikan solusi, terutama terkait dukungan permodalan melalui dana hibah. Menurutnya, keberadaan badan hukum koperasi yang dimiliki sentra tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu dasar untuk memperoleh akses bantuan pemerintah.
“Dengan kondisi ini, kami berharap Bapak Dewan bisa memberi solusi, bisakah sentra kami mendapatkan dana hibah? Karena kami punya badan hukum koperasi. Jangan sampai usaha yang sudah puluhan tahun ini mati karena tidak ada pesanan,” ujarnya.
Aspirasi lainnya disampaikan oleh Dukuh Joho, Retnoningsih, S.Sos. Ia mengapresiasi bantuan papan penunjuk arah yang sebelumnya telah diterima kawasan sentra industri tersebut. Namun, ia berharap adanya dukungan lanjutan berupa pembangunan gapura sebagai penanda kawasan Sentra Industri Konveksi Joho. Menurutnya, keberadaan gapura dapat memperkuat identitas kawasan sekaligus meningkatkan daya kenal masyarakat luas terhadap sentra tersebut.
“Kami sudah mendapatkan bantuan papan penunjuk arah. Bagaimana bila kemudian nanti kami juga mengharapkan bisa dibantu gapura, sebagai penanda bahwa mau masuk kawasan Sentra Industri Konveksi. Apakah itu bisa direalisasikan? Biar framing-nya lebih kuat, supaya dikenal secara luas, bukan hanya secara internal,” tutur Retnoningsih.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ketua Komisi B DPRD DIY, Andriana Wulandari, S.E., M.IP., menjelaskan bahwa kunjungan lapangan sengaja dilakukan dengan suasana yang terbuka dan tanpa persiapan berlebihan dari pihak yang dikunjungi. Hal tersebut bertujuan agar para anggota dewan dapat melihat kondisi sebenarnya serta mendengar langsung persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Memang ini sengaja kami lakukan, Pak. Jangan sampai memberatkan kelompok yang kami kunjungi. Kalau jauh-jauh hari disiapkan, nanti tidak natural. Justru yang real yang harus kami lihat. Kenapa? Nanti di dalam rapat kerja kami, pasti akan kami bawa semuanya, akan kami rembuk dengan dinas terkait,” jelas Andriana.
Ia juga menegaskan bahwa fungsi DPRD tidak hanya sebatas menerima paparan program dari pemerintah daerah atau menyetujui anggaran, tetapi memastikan setiap kebijakan dan program yang dirancang OPD benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, komunikasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat harus terus diperkuat agar program yang dijalankan tepat sasaran.
“Bukan hanya paparan dinas saja. Tapi bagaimana ini benar-benar yang dibutuhkan di lapangan, bukan hanya sebatas mengesahkan anggaran atau mengesahkan program, tapi bagaimana kegiatan-kegiatan yang dinarasikan oleh OPD ataupun pemerintah daerah itu benar-benar melalui komunikasi dengan kami sebagai wakil Panjenengan,” tambahnya.
Lurah Condongcatur, Budiarto, S.IP., M.AP., menyambut baik perhatian Komisi B DPRD DIY terhadap kondisi pelaku IKM. Menurutnya, berbagai persoalan yang disampaikan dalam dialog tersebut merupakan gambaran nyata tantangan yang sedang dihadapi para pelaku usaha.
“Dan sudah disampaikan, kita bersyukur bahwa hari ini ada tindak lanjut langsung dari Komisi B. Dan yang disampaikan dari sentra sini adalah fakta, apa adanya. Jadi memang kesulitan yang dialami dari IKM sekarang seperti ini,” ungkap Budiarto.
Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Bank BPD DIY, Danang Widi Murtejo, menyampaikan komitmen perbankan daerah dalam mendukung perekonomian masyarakat. Ia menjelaskan bahwa keuntungan yang diperoleh BPD DIY pada dasarnya dikembalikan kepada masyarakat melalui berbagai program, termasuk tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) serta penyediaan fasilitas kredit dengan bunga yang terjangkau.
“Profit yang kami hasilkan itu kembali ke umat, kembali ke masyarakat, karena BPD ini milik Pemda. Sehingga yang kita kembalikan ke masyarakat lagi dalam bentuk CSR, dalam bentuk kredit murah,” jelas Danang.
Melalui penyerapan aspirasi ini, Komisi B DPRD DIY akan menjadikan persoalan permodalan, pemasaran, pendampingan usaha, dan pengembangan kawasan sebagai bahan pembahasan bersama OPD terkait. Sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, pemerintah kalurahan, dan lembaga perbankan diharapkan mampu menghadirkan solusi konkret bagi keberlangsungan Sentra IKM Bordir dan Konveksi Joho sekaligus memperkuat daya saing produk lokal. (hsm/lz)
Leave a Reply