Jogja, dprd-diy.jogjaprov.go.id – Persoalan akses masyarakat lokal Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terhadap pendidikan tinggi menjadi perhatian DPRD DIY. Hal tersebut mengemuka dalam forum diskusi bertema “Partisipasi Kuliah Anak Jogja di Bawah 15%” yang digelar di Gedung DPRD DIY, Rabu (12/8/2026).
Forum tersebut mempertemukan DPRD DIY, Dewan Pendidikan DIY, perwakilan perguruan tinggi negeri dan swasta serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) DIY. Diskusi membahas rendahnya partisipasi anak-anak asal DIY dalam melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi sekaligus mencari langkah strategis untuk memperluas akses pendidikan tinggi.
Ketua Komisi D DPRD DIY, Dr. RB. Dwi Wahyu Budianto, S.Pd., M.Si., menilai diperlukan data yang akurat dan komprehensif untuk mengetahui kondisi riil anak-anak DIY yang tidak melanjutkan pendidikan tinggi. Menurutnya, data tersebut penting untuk membedakan antara anak yang memang tidak berminat kuliah dengan mereka yang memiliki keinginan melanjutkan pendidikan tetapi terkendala faktor ekonomi.
“Kita membutuhkan data yang akurat dan komprehensif. Harus diketahui berapa lulusan SMA dan SMK yang sebenarnya ingin kuliah tetapi tidak bisa melanjutkan karena persoalan ekonomi,” ujar Dwi Wahyu.
Maka dari itu, Dwi Wahyu mengingatkan agar biaya pendidikan tinggi, khususnya Uang Kuliah Tunggal (UKT), tidak menjadi penghambat bagi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan. Menurutnya, persoalan ekonomi dapat membuat anak yang memiliki kemampuan akademik sekalipun tidak mampu masuk atau menyelesaikan pendidikan tinggi.
“Pendidikan itu butuh biaya. Tetapi jangan sampai pembiayaan yang dibutuhkan oleh dunia pendidikan akan menggerus anak-anak kita untuk tidak bisa sekolah,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak hanya melihat peningkatan angka partisipasi pendidikan secara agregat. Kemampuan masyarakat untuk membiayai pendidikan hingga selesai juga harus menjadi perhatian. Menurutnya, terdapat kelompok masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan sehingga berpotensi membuat mahasiswa berhenti kuliah di tengah jalan.
Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan DIY, Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd., menilai angka partisipasi kuliah anak DIY yang disebut berada di kisaran 15 persen perlu diverifikasi melalui riset khusus. Menurutnya, DIY memiliki wilayah yang relatif kecil sehingga memungkinkan dilakukan pendataan secara menyeluruh atau sensus.
“Saya terus terang angka 15 persen ini masih sangsi. Saya kira perlu ada riset khusus. Kalau perlu jangan sampel, karena daerah kita ini kan tidak terlalu besar, hanya empat kabupaten dan satu kota,” kata Sutrisna.
Ia menilai pendataan perlu memetakan jumlah penduduk usia kuliah, harapan untuk melanjutkan pendidikan, serta jumlah yang benar-benar melanjutkan pendidikan tinggi. Dengan demikian, pemerintah dapat mengetahui secara konkret jumlah anak DIY yang berpotensi kuliah tetapi tidak melanjutkan pendidikan tinggi.
Sutrisna juga memaparkan adanya kesenjangan antara indikator harapan pendidikan dan capaian pendidikan di DIY. Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi DIY disebut mencapai 74,70 persen, sedangkan Harapan Lama Sekolah (HLS) mencapai 15,78 tahun. Namun, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) baru mencapai 10,20 tahun.
“Harapannya 15,78, tetapi capaiannya baru 10,20. Ini cukup tinggi gap-nya sehingga memerlukan perhatian khusus pemerintah, baik pemerintah daerah maupun legislatif di DPRD,” ujarnya.
Kesenjangan tersebut juga terlihat antarwilayah. Berdasarkan data yang dipaparkan, RLS Gunungkidul berada pada angka 7,64 tahun dan Kulon Progo 9,33 tahun. Sementara Bantul mencapai 10,11 tahun, Sleman 11,42 tahun, dan Kota Yogyakarta 12,13 tahun.
Sutrisna menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingginya indikator pendidikan secara agregat belum otomatis mencerminkan pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah DIY. Gunungkidul dan Kulon Progo dinilai membutuhkan perhatian lebih dalam upaya memperluas akses pendidikan.
Dalam diskusi tersebut, Sutrisna menyampaikan empat aspek yang perlu menjadi perhatian dalam memperluas akses pendidikan tinggi di DIY, yakni peningkatan partisipasi pendidikan, penguatan Program Kuliah Keistimewaan (PKJ), toleransi atau fleksibilitas pembayaran UKT, serta kebijakan perguruan tinggi yang memberikan kemudahan akses bagi anak-anak asal DIY.
Keempat aspek tersebut, menurutnya, perlu didukung kebijakan berbasis data. Pemerintah perlu mengetahui siapa yang tidak kuliah, wilayah tempat tinggalnya, serta faktor yang menyebabkan mereka tidak melanjutkan pendidikan.
“Yang kedua adalah analisis faktor. Harus dipisahkan faktor utama yang menghambat, seperti kondisi ekonomi, geografis, capaian pendidikan, serta ketersediaan fasilitas perguruan tinggi,” ujarnya.
Ia juga mendorong perguruan tinggi untuk mengambil peran lebih besar dalam memperluas akses bagi masyarakat dari wilayah dengan capaian pendidikan relatif rendah. Kebijakan afirmatif, termasuk penguatan pendidikan vokasi, dinilai dapat menjadi salah satu pendekatan untuk membuka kesempatan lebih luas bagi anak-anak dari Kulon Progo dan Gunungkidul.
Dari forum tersebut, DPRD DIY mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, sekolah, dan perguruan tinggi, terutama dalam penyediaan informasi beasiswa, dukungan pembiayaan, serta kemudahan akses pendidikan tinggi.
Upaya tersebut perlu dilakukan secara terintegrasi dengan pendataan yang akurat sehingga kebijakan dapat diarahkan kepada kelompok masyarakat dan wilayah yang paling membutuhkan. Selain memastikan anak-anak dapat masuk perguruan tinggi, pemerintah juga perlu memastikan mereka mampu menyelesaikan pendidikan hingga lulus.
DPRD DIY menilai penguatan sektor pendidikan perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan angka partisipasi, tetapi juga pada pemerataan kesempatan, kualitas lulusan, kesejahteraan tenaga pendidik, serta keterhubungan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja.
Dengan langkah tersebut, kebijakan pendidikan diharapkan mampu memperluas kesempatan bagi anak-anak asal DIY untuk mengenyam pendidikan tinggi sekaligus mempersempit kesenjangan pendidikan antardaerah di DIY. (els/cc)
Leave a Reply