Bantul, dprd-diy.jogjaprov.go.id — Komisi D DPRD DIY mendorong pengembangan Bioskop Rakyat (Biosra) hingga tingkat kemantren, kapanewon, dan kelurahan sebagai upaya memperluas pemerataan akses masyarakat terhadap film. Dengan harga tiket Rp10.000 per tiket, Biosra dinilai dapat menjadi alternatif hiburan yang terjangkau sekaligus mendukung pemerataan akses terhadap film legal di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dorongan tersebut disampaikan Ketua Komisi D DPRD DIY, Dr. R.B. Dwi Wahyu B., S.Pd., M.Si., saat melakukan pemantauan lapangan di Biosra yang berada di belakang kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Kasihan, Kabupaten Bantul, Senin (5/10/2026).
Dwi Wahyu mengatakan akan membahas tindak lanjut keberadaan Biosra bersama jajaran Komisi D dan Dinas Kebudayaan DIY, khususnya dalam kaitannya dengan peraturan daerah tentang perfilman.
“Selanjutnya, menurut saya, saya akan bicara dengan Komisi D dan Dinas Kebudayaan untuk membahas tindak lanjut ini, bagaimana perfilman, serta tindak lanjut peraturan daerah perfilman ini ditindaklanjuti dengan membangun Biosra di masyarakat tingkat kemantren, kapanewon, atau kelurahan,” kata Dwi Wahyu.
Menurut Dwi Wahyu, pengembangan Biosra di berbagai wilayah dapat mendekatkan akses film kepada masyarakat. Keberadaan ruang pemutaran film di tingkat wilayah juga diharapkan dapat memberikan alternatif hiburan yang lebih dekat dengan masyarakat sekaligus mendukung ekosistem perfilman di DIY.
Biosra yang menjadi lokasi pemantauan memiliki kapasitas 30 kursi dengan harga Rp 10.000,- pertiket jadwal penayangan film sebanyak empat kali dalam sehari. Kehadiran Biosra tersebut menjadi salah satu alternatif ruang hiburan bagi masyarakat sekaligus wadah untuk memperluas akses terhadap karya perfilman.
Ketua Persatuan Film Keliling Indonesia (PERFIKI), Y. Endiarto, S.H., menjelaskan bahwa gagasan Biosra berangkat dari persoalan pemerataan akses masyarakat terhadap film sekaligus kebutuhan ruang bagi para sineas untuk menampilkan karya mereka.
“Bagaimana pemerataan film, karena kami dari PERFIKI menginisiasi, lalu kita mulai dari keterbatasan ini agar hadir Bioskop Rakyat atau Biosra,” ujar Endiarto.
Ia mengatakan keterbatasan akses terhadap film menjadi salah satu dorongan bagi PERFIKI untuk menghadirkan Biosra. Dengan konsep tersebut, film diharapkan dapat dinikmati lebih banyak masyarakat, khususnya warga yang memiliki keterbatasan akses terhadap bioskop.
Selain melihat keberadaan Biosra, kegiatan juga diisi dengan perkenalan serta pembahasan mengenai pengembangan Biosra sebagai sarana hiburan yang dekat dengan masyarakat.
Komisi D DPRD DIY berharap pengembangan Biosra dapat terus dilakukan secara berkelanjutan hingga menjangkau berbagai wilayah. Kolaborasi dengan Dinas Kebudayaan DIY dan PERFIKI diharapkan dapat memperkuat pemerataan akses film sekaligus mendukung perkembangan perfilman di tengah masyarakat. (hz/lz)
Leave a Reply