Gunungkidul, dprd-diy.go.id – Wakil Ketua DPRD DIY, Ir. Imam Taufik, mendorong penguatan koordinasi antara Balai Pendidikan Menengah (Dikmen), sekolah, dan orang tua siswa untuk menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan di Kabupaten Gunungkidul. Perhatian tersebut mencakup penyaluran beasiswa Jaminan Pendidikan (JKP), penyelesaian administrasi ijazah, hingga pemenuhan tenaga pendidik di sekolah negeri.
Hal tersebut disampaikan Imam saat melakukan monitoring dan evaluasi program beasiswa Kartu Cerdas (KaCer) serta persoalan administrasi ijazah di Balai Dikmen Kabupaten Gunungkidul, Kamis (12/11/2026). Kehadirannya diterima Kepala Balai Dikmen Kabupaten Gunungkidul, Wasidi, S.E., M.Si., beserta jajaran.
Terkait persoalan beasiswa JKP, Imam meminta orang tua siswa yang menghadapi kendala agar berkomunikasi langsung dengan Balai Dikmen. Langkah tersebut dinilai penting agar persoalan yang dihadapi dapat diteruskan dan dikoordinasikan dengan sekolah.
“Orang tua yang memiliki persoalan terkait beasiswa JKP bisa datang ke Balai Dikmen. Nanti Balai Dikmen yang mengomunikasikan dengan pihak sekolah agar persoalannya bisa dicarikan penyelesaian,” ujar Imam.
Dalam pertemuan tersebut, Wasidi menjelaskan bahwa usulan penerima beasiswa JKP untuk jenjang SMA dan SMK telah menjadi bagian dari penanganan Balai Dikmen. Besaran bantuan yang diberikan maksimal mencapai Rp4 juta.
Selain beasiswa, persoalan ijazah yang belum diambil oleh sejumlah siswa turut menjadi perhatian. Wasidi menjelaskan, kondisi tersebut tidak selalu disebabkan sekolah menahan ijazah. Sebagian orang tua merasa sungkan datang ke sekolah karena masih memiliki tanggungan administrasi. Situasi ini menunjukkan perlunya komunikasi yang lebih baik antara sekolah dan orang tua agar persoalan dapat diselesaikan tanpa menghambat hak siswa memperoleh ijazah.
Imam juga menyoroti persoalan pemenuhan tenaga pendidik di sekolah negeri. Ia mendorong adanya mekanisme penggantian guru yang memasuki masa pensiun secara cepat agar kekosongan tenaga pengajar tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar.
“Ketika ada guru yang pensiun, harus ada pengganti. Perlu ada mekanisme yang jelas sehingga kebutuhan guru di sekolah bisa segera dipenuhi dan proses pembelajaran tetap berjalan,” tegas Imam.
Kepala Balai Dikmen Gunungkidul, Wasidi, menyampaikan bahwa saat ini terdapat 147 guru honorer di SMA dan SMK negeri di Gunungkidul. Kebutuhan guru, terutama guru bimbingan konseling (BK), masih menjadi persoalan. Sejumlah sekolah bahkan harus mengoptimalkan tenaga pendidik yang tersedia untuk mengisi kekurangan guru mata pelajaran.
Menurut Wasidi, sekolah telah mengusulkan kebutuhan tenaga pendidik melalui Balai Dikmen untuk diteruskan kepada dinas terkait. Namun, usulan tersebut masih harus melalui proses penyaringan dan penyesuaian di tingkat dinas.
Di sisi lain, Imam mendorong Balai Dikmen memperkuat koordinasi dengan Dinas Sosial terkait pendataan perlindungan sosial. Hal ini penting agar siswa dari keluarga yang membutuhkan dapat terdata dan memiliki kesempatan memperoleh bantuan pendidikan.
“Koordinasi dengan Dinas Sosial perlu diperkuat. Relawan perlindungan sosial juga perlu terus didorong untuk mendampingi masyarakat dalam mengisi data melalui tautan yang tersedia. Jangan sampai anak-anak yang membutuhkan bantuan justru tidak terdata karena persoalan administrasi,” jelasnya.
Melalui monitoring dan evaluasi tersebut, DPRD DIY berharap persoalan bantuan pendidikan, administrasi ijazah, dan kekurangan tenaga pendidik dapat ditindaklanjuti secara terkoordinasi. Upaya tersebut diharapkan mampu memastikan hak siswa atas pendidikan tetap terpenuhi sekaligus menjaga kualitas layanan pendidikan menengah di Kabupaten Gunungkidul. (lz/dta)
Leave a Reply