Komisi C Pantau Normalisasi Kali Mruwe untuk Antisipasi Banjir dan Optimalisasi Embung Potorono

Bantul, dprd-diy.jogjaprov.go.id — Komisi C DPRD DIY meninjau pekerjaan normalisasi Kali Mruwe di wilayah Salakan, Kalurahan Potorono, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Kamis (12/11/2026). Pekerjaan yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSO) ini bertujuan memperlancar aliran air sekaligus mengantisipasi potensi banjir menjelang musim penghujan.

Ketua Komisi C DPRD DIY, Nur Subiyantoro, S.I.Kom., mengapresiasi dukungan dan kerja sama BBWSO dalam pelaksanaan normalisasi tersebut. Menurutnya, penanganan sedimentasi menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko banjir, terutama mengingat kondisi wilayah di sekitar sungai yang relatif rendah.

“Alhamdulillah, ini semua bisa berjalan dengan lancar. Menjelang musim penghujan, kita harapkan tidak menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan, mungkin banjir atau apa, karena memang di sebelahnya itu agak rendah. Terima kasih sekali kepada Balai Besar yang dalam hal ini telah bekerja sama dengan baik dengan kita,” ujar Nur.

Lurah Potorono, Prawata, S.AP., menjelaskan bahwa normalisasi dilakukan melalui pengerukan endapan tanah atau sedimentasi di aliran sungai. Pekerjaan tersebut mencakup pengerukan sepanjang 50 meter dengan lebar sekitar 3 meter. Ia menyampaikan terima kasih kepada Komisi C DPRD DIY dan BBWSO atas terlaksananya pekerjaan tersebut serta berharap pengerukan dapat dilanjutkan pada tahap berikutnya.

“Alhamdulillah, pada siang hari ini kita berada di lokasi Sungai Merai. Dari BBWSO telah dilaksanakan pengerukan sepanjang 50 meter dan lebar 3 meter. Alhamdulillah sudah bisa terlaksana. Saya atas nama Pemerintah Kalurahan Potorono menghaturkan terima kasih sebesar-besarnya atas bantuan ini. Mudah-mudahan ke depan bisa ditambah lagi atau dilakukan pengerukan lebih lanjut,” ungkap Prawata.

Selain untuk mengantisipasi banjir, normalisasi Kali Mruwe juga diharapkan dapat mendukung optimalisasi fungsi Embung Potorono yang berada di sekitar aliran sungai. Pendangkalan akibat sedimentasi selama ini turut memengaruhi pemanfaatan embung, khususnya untuk aktivitas wisata air.

Dengan adanya pengerukan, kondisi aliran air diharapkan semakin baik sehingga pemanfaatan fasilitas wisata, termasuk wahana perahu yang sebelumnya terkendala pendangkalan, dapat kembali dioptimalkan. Upaya pemeliharaan sungai ini tidak hanya memberikan manfaat dari sisi pengendalian banjir, tetapi juga berpotensi mendukung aktivitas ekonomi masyarakat setempat.

Melalui peninjauan tersebut, Komisi C DPRD DIY berharap sinergi antara DPRD DIY, BBWSO dan pemerintah kalurahan dapat terus diperkuat. Pemeliharaan aliran sungai secara berkelanjutan diharapkan mampu meminimalkan risiko banjir sekaligus menjaga fungsi Embung Potorono sebagai fasilitas publik dan kawasan wisata bagi masyarakat.(syf/dta)