Gunungkidul, dprd-diy.jogjaprov.go.id – Komisi C DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar rapat kerja bersama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk membahas percepatan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan, Kamis (1/10/2026).
Rapat yang dipimpin Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, S.E., M.P., ini dihadiri jajaran Komisi C DPRD DIY beserta jajaran Kepala Dinas terkait, termasuk Bappeda, Dinas Perhubungan, dan Dinas PUPR.
Dalam sambutannya, Bupati Gunungkidul menegaskan bahwa infrastruktur merupakan fondasi utama pembangunan daerah. Jalan, jembatan, irigasi, air bersih, dan sanitasi berkaitan langsung dengan pelayanan publik, konektivitas ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
“Pembangunan infrastruktur tidak dapat dikerjakan sendiri-sendiri. Masyarakat tidak melihat batas kewenangan pemerintah, yang mereka rasakan adalah apakah jalannya lebih baik, konektivitasnya lancar, dan pelayanan semakin dekat,” tegas Endah.
Ia menjelaskan, Gunungkidul menghadapi tantangan besar karena luas wilayahnya mencapai 46% dari total wilayah DIY dengan karakter geografis yang beragam dan sebaran pemukiman yang terpencar. Hal ini membutuhkan perencanaan yang tepat, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Endah juga mengingatkan kembali semangat gotong royong sejalan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila.
“Seperti yang disampaikan Bung Karno, gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, berkeringat bersama, untuk kepentingan semua,” ujarnya.
Sementara itu, Komisi C DPRD DIY menyoroti sejumlah isu prioritas yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar. Salah satunya adalah peningkatan konektivitas kawasan wisata melalui perbaikan jalur utama Jogja–Gunungkidul sepanjang 245 kilometer, yang masih memerlukan penanganan di sekitar 890 titik. Selain itu, Komisi C juga menyoroti persoalan ketersediaan air bersih yang belum merata serta penanganan sampah pantai di kawasan wisata.
Di sisi lain, dukungan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat juga menjadi perhatian, khususnya melalui penyediaan infrastruktur yang mendukung pengembangan UMKM, pertanian, dan pariwisata. Komisi C turut menekankan pentingnya penyediaan bus sekolah sebagai salah satu upaya mendukung akses pendidikan dan mencegah terjadinya putus sekolah.
Ketua Komisi C, Nur Subiyantoro, S.I.Kom., menyatakan pihaknya membawa mitra kerja dari berbagai dinas untuk mendengarkan langsung paparan Pemda Gunungkidul. Pihaknya berkomitmen mendorong alokasi anggaran, termasuk dukungan dari pemerintah pusat, serta membuka ruang kolaborasi dengan kampus dan pihak swasta.
“Kami ingin memastikan setiap anggaran yang digunakan terukur dan memberi dampak sebesar-besarnya bagi masyarakat. Infrastruktur harus menjadi pengungkit kesejahteraan, bukan sekadar proyek fisik yang selesai,” tutupnya. (fn/cc)
Leave a Reply