Respons Aspirasi Warga, Komisi C Kawal Penanganan Kerusakan Talud Sungai Opak

Bantul, dprd-diy.jogjaprov.go.id – Merespons laporan masyarakat terkait kerusakan talud Sungai Opak di Padukuhan Pagergunung, Kalurahan Sitimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul, Komisi C DPRD DIY mengawal percepatan penanganan abrasi dan normalisasi sungai guna melindungi lahan warga serta fasilitas umum yang terdampak.  Langkah tersebut diwujudkan melalui monitoring lapangan pada Kamis (07/08/2026) guna mendorong penanganan yang cepat, terpadu dan berkelanjutan. 

Monitoring dipimpin Ketua Komisi C DPRD DIY, Nur Subiyantoro, S.I.Kom., didampingi Wakil Ketua Komisi C, Amir Syarifudin, beserta anggota Komisi C. Hadir pula perwakilan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSO), pemerintah kalurahan dan tokoh masyarakat Pagergunung.

Ketua Komisi C DPRD DIY, Nur Subiyantoro, mengatakan pihaknya segera menindaklanjuti laporan masyarakat dengan melihat langsung kondisi Sungai Opak. Dari hasil pemantauan, persoalan yang dihadapi tidak hanya kerusakan talud, tetapi juga perubahan alur sungai yang memerlukan penanganan menyeluruh.

“Kami hadir sebagai bentuk respons atas aspirasi masyarakat. Setelah melihat langsung kondisi di lapangan, ternyata persoalannya cukup kompleks. Tidak hanya membutuhkan pemasangan bronjong, tetapi juga normalisasi sungai. Ketika masyarakat sudah menunjukkan semangat swadaya, pemerintah harus hadir memberikan dukungan agar kerusakan tidak semakin meluas,” ujar Nur Subiyantoro.

Ia menjelaskan, abrasi Sungai Opak telah menggerus lahan masyarakat hingga mengancam sejumlah fasilitas umum, termasuk masjid dan area pemakaman. Karena itu, Komisi C meminta BBWSO memprioritaskan langkah penanganan jangka pendek melalui penyediaan bronjong, sembari mendorong normalisasi sungai sebagai solusi jangka panjang.

“Harapan kami Sungai Opak tidak terus menggerus lahan masyarakat. Penanganan jangka pendek harus segera dilakukan, sedangkan normalisasi sungai perlu menjadi prioritas berikutnya karena membutuhkan dukungan anggaran yang lebih besar,” tambahnya.

Tokoh masyarakat Pagergunung, Sutiyar, menyampaikan bahwa warga siap bergotong royong apabila pemerintah memberikan dukungan material untuk memperkuat talud sungai.

“Kami siap kerja bakti. Kalau ada bantuan batu dan bronjong, masyarakat siap bergotong royong menanggulangi kerusakan talud agar kondisi Sungai Opak bisa kembali seperti dulu,” katanya.

Menanggapi aspirasi tersebut, perwakilan BBWSO, Dicky Maulana, memastikan permohonan bantuan bronjong dari masyarakat telah diproses dan akan segera direalisasikan. Selain itu, BBWSO juga membuka peluang penanganan lanjutan berupa pemeliharaan dan normalisasi sungai melalui usulan resmi dari pemerintah setempat.

“Permohonan bronjong sebanyak 50 unit sudah kami terima dan sudah kami siapkan. Dari hasil peninjauan juga terlihat kebutuhan lain berupa pemeliharaan dan normalisasi sungai. Kami berharap usulan tersebut segera disampaikan sehingga dapat kami dorong menjadi program penanganan berikutnya,” jelas Dicky.

Wakil Ketua Komisi C DPRD DIY, Amir Syarifudin, mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam menjaga kawasan Sungai Opak. Menurutnya, kolaborasi antara masyarakat, BBWSO, dan DPRD menjadi modal penting dalam mempercepat penanganan kerusakan.

“Swadaya masyarakat sangat luar biasa. Kami bersyukur komunikasi antara masyarakat, BBWSO, dan Komisi C berjalan dengan baik. Aspirasi masyarakat akan terus kami kawal, termasuk kebutuhan bronjong di kawasan Sungai Opak,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi C DPRD DIY, Dr. H. Aslam Ridlo, M.A.P., menilai penanganan Sungai Opak harus dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat agar solusi yang dihasilkan lebih berkelanjutan.

“Penanganan sungai membutuhkan sinergi antara BBWSO, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan masyarakat. Bronjong dapat disiapkan oleh BBWSO, material pendukung melalui pemerintah daerah, sedangkan pemasangannya dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat. Kolaborasi seperti ini menjadi solusi yang efektif di tengah keterbatasan anggaran,” ungkap Aslam.

Hasil monitoring tersebut akan menjadi bahan tindak lanjut Komisi C DPRD DIY dalam berkoordinasi dengan BBWSO dan pemerintah daerah guna mempercepat penanganan kerusakan Sungai Opak. Penguatan talud, normalisasi sungai, dan sinergi lintas lembaga diharapkan mampu mengurangi risiko abrasi, melindungi lahan produktif masyarakat, serta menjaga fungsi Sungai Opak sebagai infrastruktur pendukung pengendalian banjir dan ketahanan pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta. (lz/dta)